-->

Said Assagaff Anggap Penilaian Indeks Kemiskinan Kurang Tepat

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Said Assagaff menyatakan penilaian indeks kemiskinan di Indonesia terhadap wilayah Indonesia Timur terutama Maluku, Papua dan Nusa Tenggara masih kurang tepat.

“Karena itu beta selalu kritik BPS yang bilang kitong miskin no 4 di Indonesia. Tidak ada busung lapar di Maluku, masa katong masuk urutan ke 4 miskin,” seru Said saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah SMA/SMK di Kabupaten MTB di Gedung Natar Kaumpu pada Selasa (12/12).

Dikatakan indikator untuk mengukur miskin tidaknya sebuah wilayah di Indonesia Timur dinilai masih salah kaprah, sebab cara konsumsi warga Indonesia Timur kebanyakan berbeda dengan masyarakat di Indonesia Barat.

“Salah satu indikator yang digunakan BPS berkaitannya ke masyarakat, dalam 1 minggu makan daging berapa kali, inikan indicator yang salah untuk kita di wilayah timur. Orang disini tidak makan daging, kitong makan ikan protein ikan disini jauh lebih tinggi dari daging,” papar dia.

Sementara itu, dikatakan bahwa banyak orang yang masih salah kaprah dengan konsumsi ikan yang banyak, sebab dianggap sebagai sumber penyakit, hal yang sudah ditanamkan sejak zaman penjajahan.

“Kita saat ini mejadi manusia yang berguna karena makan ikan. Jaman dulu Jepang bilang kalau kitong ketika kecil mo makan ikan banyak, orang tua bilang jangan makan ikan banyak nanti perut cacingan. Orang tua kita dibikin bodok, supaya ikan-ikan itu dikirim ke Jepang sehingga mereka menjadi pintar sedangkan kita tidak,” kisah Gubernur Assagaf.

Selanjutnya warga Indonesia timur lebih banyak mengkonsumsi umbi-umbian, jagung dan sagu sebagai makanan pokok dibandingkan beras yang telah menjadi standar di Indonesia Barat.

“Supaya katong pung anak-anak semua sehat, dalam 1 minggu makan nasi berapa kali. Sementara di wilayah kita yang orangnya tidak makan nasi, orang masih makan umbi-umbian, makan sagu, makan jagung. Itu karbohidrat semua, lebih bagus karbohidratnya daripada nasi, malah sekarang kecenderungan pemerintah kita batasi beras,” jelas Said.

Dikatakan, hal-hal inilah yang menjadi dasar mengapa indeks kemiskinan di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara masih sangat tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Sehingga dia berharap agar legislator pusat asal Maluku, John Pieris yang bersama-sama dengannya dapat melihat hal ini sebagai aspirasi warga Maluku.

“Saya minta john piris juga kembali ke Jakarta dan tolong untuk indikator-indikator kemiskinan untuk Maluku, Papua, NTT di rubah, kalau bisa saya minta untuk dihilangkan,” pinta dia. (Albert Batlayeri)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel