Perayaan HUT RI di Alor, Pemerintah Pusat Akan Perhatikan Kawasan Perbatasan

KALABAHI, LELEMUKU.COM – Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dimana Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 18.110, dengan luas wilayah teritorialnya mencapai 3,1 juta km2 dan wilayah perairannya 5,8 juta km2. Kondisi geografis yang demikian luas ini membuat begitu banyak daerah bersinggungan langsung baik laut maupun darat dengan negara - negara lain. “Di bagian timur Indonesia misalnya, kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang berbatasan laut langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), sehingga membutuhkan perhatian serius, konsentrasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antara setiap strata pemerintahan”.

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo dalam pidato tertulisnya yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara (Deputi I) BNPP RI Drs. Robert Simbolon, M.AP selaku inspektur upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke -74 tingkat Kabupaten Alor tahun 2019 di Lapangan Mini Kalabahi, Kabupaten Alor, Propinsi NTT, Sabtu (17/08/2019) pagi.

Kepala BNPP RI Tjahjo Kumolo lebih lanjut mengatakan dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, maka Indonesia berkepentingan dan berkewajiban untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari ancaman negara lain serta memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Sebagai beranda depan, keberadaan wilayah perbatasan indonesia sudah seharusnya mencerminkan kondisi yang lebih aman dan sejahtera.

Menurutnya kebijakan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat perbatasan merupakan kebijakan yang sangat penting karena pembiaran masalah perbatasan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian wilayah kedaulatan, sebab terkikisnya rasa nasionalisme warga perbatasan, perpindahan kewarganegaraan dari warga negara Indonesia (WNI) ke warga negara asing (WNA) secara masif, ketegangan politik antar negara, dan yang paling ekstrim adalah peluang terjadinya konflik yang berujung pada perang dua negara.

Untuk itu, pemerintah telah menggeser paradigma lama yang menempatkan daerah perbatasan sebagai halaman belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tiga pendekatan utama yakni ; Pendekatan Keamanan, Kesejahteraan dan Pendekatan Lingkungan.

“Pemerintah telah bertekad, bahwa tidak akan ada sejengkal wilayah pun di Indonesia terutama daerah perbatasan seperti kabupaten Alor yang akan dibiarkan terlepas dari pangkuan ibu pertiwi. Kabupaten Alor tetap akan menjadi bagian utuh dari NKRI. Meskipun Alor jauh di mata, tetapi selalu dekat di hati pemerintah”,ujarnya tegas.

Upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, menutunya tidak saja memerlukan anggaran yang memadai tetapi terutama membutuhkan pemimpin negara yang visioner. Pemimpin yang mampu melahirkan visi pembangunan nasional yang gemilang dan konsisten mengurai persoalan utama pembangunan di daerah-daerah perbatasan sekaligus daerah terpencil, terisolir, terluar. Pemimpin yang mampu membaca tanda-tanda kekinian hingga ke setiap pelosok negeri dan peka merekam setiap denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia.

Untuk itu, masyarakat IndonEsia patut bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah pergumulan yang berat, bangsa Indoensia dianugerahi pemimpin negara yakni bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dua putera terbaik bangsa, pemimpin yang sederhana dalam penampilan tetapi tegas dalam prinsip dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Dari merekalah sejumlah perubahan berarti terus tercipta.

Selain itu, rakyat Indonesia juga patut bergembira, karena rakyat Indonesia tetap konsisten menjatuhkan pilihan terbaik kedua khususnya bagi bapak Joko Widodo sebagai calon presiden terpilih yang didampingi oleh bapak Kyai Haji Ma’ruf Amin, untuk memegang kendali pemerintahan negara periode 2019-2024. Kondisi ini kata Dia akan turut mempengaruhi kontinuitas program pemerintah secara bertahap, yang ditopang oleh stabilitas ekonomi, politik serta keamanan bangsa dan negara.

Lebih lanjut Ketua BNPP mengatakan, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal khususnya daerah perbatasan, yang telah digulirkan pada periode pertama, akan terus menjadi bagian dari upaya nyata mewujudkan dimensi pemerataan kewilayahan yang terintegrasi pada Program Nawa Cita.

Komitmen Pemerintah Pusat dalam membangun Indonesia dari pinggiran akan terus dilakukan antara lain melalui Program Dana Desa, sebuah inovasi masa kini dan terobosan terbaru sepanjang sejarah perjalanan bangsa. Penyaluran dana desa di indonesia sejak tahun 2015 khususnya bagi kabupaten alor yang mencapai 163 miliyar rupiah lebih di tahun 2019, yang diharapkan telah memberikan dampak yang signifikan selaras dengan kebutuhan daerah.

Terkait perhatian Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Alor, Ia tegaskan bahwa, keseriusan dan ketegasan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan menciptakan kesejahteraan bagi daerah kabupaten Alor juga ditandai dengan sejumlah kebijakan strategis antara lain : pembangunan Jalan Strategis Nasional di pulau Pantar, Bandar Udara, Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan, Jaringan Listrik, Sarana Telekomunikasi, Perumahan Layak Huni, Dukungan Infrastruktur Ekonomi, Pembukaan Trayek Tol Laut untuk menciptakan kelancaran distribusi logistik hingga ke pelosok tanah air sekaligus menghindari kenaikan harga barang secara tidak manusiawi.

Selain itu, adanya dukungan Pemerintah Pusat untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru Pantar, Rencana Pembangunan Pelabuhan Internasional dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Maritang, yang pada saat ini sedang dilakukan survey oleh BNPP, serta sejumlah kebijakan strategis lainnya. Semua perhatian yang diberikan oleh pemerintah membuktikan bahwa pemimpin negara kita mampu melihat indonesia secara keseluruhan dari jarak yang sama baik bagi pulau Jawa maupun pulau-pulau terluar dengan beralaskan prinsip adil dan merata.

Selanjutnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah bertekat memperbaiki ruas jalan provinsi yakni Kalabahi-Kokar, Moru-Mataraben dan Baranusa-Puntaru senilai 44 miliyar rupiah lebih pada tahun 2020. Semua ini merupakan bentuk keberpihakan dan dukungan pemerintah bagi kabupaten Alor dalam rangka mewujudkan Alor Kenyang, Alor Sehat, dan Alor Pintar.

“Saya harap pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor jangan pernah menyurutkan semangat juang, karena pemerintah dan masyarakat kabupaten Alor tidak bekerja sendiri dalam membangun daerah ini. Untuk itu, Saya mengajak kita semua untuk terus membangun bangsa dan daerah ini dengan kombinasi kekuatan yang saling menopang, tak pernah berhenti melakukan rintisan pelayanan meskipun kecil tetapi bernilai bagi kemajuan hidup banyak orang”, ungkap Kepala BNPP.

Diakhir pidatonya, Kepala BNPP RI mengatakan, kita harus percaya bahwa kesuksesan adalah titik pertautan berbagai kekuatan dan strategi yang menyatu dengan sempurna yang lahir dari sebuah ketulusan hati. Prestasi juga hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang bekerja keras, rendah hati, tulus, sederhana dan memiliki kepekaan untuk melayani tanpa memperhitungkan untung dan rugi, karena Tuhan teramat banyak memberi namun seringkali kita lupa mensyukurinya.

“Senada dengan Mario Teguh, kita dapat pula berkata, Dalam Kerendahan Hati Ada Ketinggian Budi, dan dalam Kemiskinan Harta, sesungguhnya ada Kekayaan Jiwa. Mari kita wariskan negeri ini dengan cinta kasih, damai dan persaudaraan sebagai berkat yang harus dipelihara dalam ziarah hidup kita masing-masing di dunia ini”, ujarnya seraya mengakhiri pidato. (HumasAlor)